JAKARTA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa penguasaan algoritma media sosial kini menjadi kompetensi wajib bagi humas pemerintah. Kemampuan ini dinilai sangat krusial untuk membangun sekaligus memelihara kepercayaan publik di era digital.
Menurut Nezar, pola komunikasi pemerintah tidak bisa lagi sekadar mengandalkan penyampaian informasi satu arah. Praktisi humas harus mampu memahami cara kerja filter bubble, echo chamber, serta dinamika ruang digital agar pesan kebijakan dapat menjangkau masyarakat secara efektif.
“Goal dari government PR adalah maintaining the trust in the government. Bagaimana caranya? Kita harus bisa meyakinkan publik bahwa pemerintah itu kompeten, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Hal inilah yang harus diterjemahkan dalam praktik humas sehari-hari,” ujar Nezar Patria dalam Diskusi Publik dan Bedah Buku Komunikasi Kebijakan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (15/07/2026).
Nezar menjelaskan bahwa algoritma media sosial secara alami membentuk filter bubble dan echo chamber. Fenomena ini sangat memengaruhi bagaimana informasi menyebar dan bagaimana masyarakat mempersepsikan suatu isu.
Oleh karena itu, humas pemerintah dituntut memahami logika media sosial agar dapat merancang strategi komunikasi yang adaptif di tengah ekosistem digital yang dikendalikan oleh platform global.
“Kita memang tidak bisa mengubah algoritma karena bukan kita pemilik platformnya. Namun, yang bisa kita lakukan adalah membaca secara jeli bagaimana social media logic. Jika kita bisa mempelajarinya, kita bisa memenangkan narasi itu selangkah demi selangkah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nezar memaparkan bahwa keberhasilan komunikasi di ruang digital sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting, seperti pemilihan aktor yang tepat untuk menyampaikan pesan, kesesuaian diksi dalam menyusun narasi, serta kejelian menangkap momentum untuk mengarahkan percakapan publik.
Ia juga menekankan pentingnya kemampuan mendengar serta berpikir kritis untuk mengidentifikasi celah informasi, sehingga humas dapat langsung mengisinya dengan narasi berbasis fakta.
Selain memahami dinamika media sosial, Wamen Komdigi mendorong humas pemerintah untuk mulai mengadopsi analisis data. Langkah ini penting untuk memetakan aktor, melacak pergerakan narasi, serta memantau penyebaran isu secara langsung.
“Kemampuan membaca data sangat krusial saat ini. Kehadiran data science akan sangat membantu pekerjaan teman-teman humas. Jika kita tidak mau belajar, kita akan terus kalah dalam pertarungan opini. Kita harus membekali diri dengan instrumen yang bisa mempertajam kemampuan mewartakan pesan secara lebih ilmiah,” tegas Nezar.
Di akhir sesinya, Nezar kembali mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah aset terbesar dalam komunikasi publik. Setiap strategi yang dirancang harus bermuara pada upaya menjaga kredibilitas pemerintah melalui penyampaian informasi yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat.(fa/fz)
