AMMAN – Raja Yordania Abdullah II menegaskan bahwa keamanan serta stabilitas di kawasan Timur Tengah tidak akan pernah terwujud tanpa pemenuhan hak-hak rakyat Palestina untuk memiliki tanah air yang merdeka. Penegasan tersebut disampaikan Raja Abdullah II saat memimpin pembukaan parlemen Yordania di Amman, Selasa, 3 November 2026.
“Kami menegaskan kembali, berulang kali, bahwa tidak akan ada keamanan atau stabilitas di kawasan kita tanpa menjunjung hak rakyat Palestina atas tanah air mereka,” ujar Raja Abdullah II sebagaimana dilansir dari Al Arabiya.
Raja Abdullah II mengecam keras berlanjutnya aksi militer Israel yang memicu krisis kemanusiaan berkepanjangan di kawasan Tepi Barat, Yerusalem, hingga Jalur Gaza. Pihaknya menggarisbawahi bahwa ambisi ekspansi Israel menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perdamaian kawasan.
Yordania, yang memegang peran geopolitik penting dan menandatangani perjanjian damai dengan Israel sejak 1994, secara konsisten mendorong solusi dua negara (two-state solution) sebagai landasan utama resolusi konflik.
Pernyataan keras ini mengemuka pasca-pemilihan umum legislatif di Israel, di mana partai Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meraih suara terbanyak namun gagal mengamankan mayoritas parlemen. Di sisi lain, eskalasi kawasan kian dinamis seiring tingginya tensi keamanan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Selain menyoroti krisis geopolitik regional, Raja Abdullah II menginstruksikan jajaran keamanan Yordania untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penanganan terorisme serta memperketat penindakan ideologi ekstremis pasca-serangan terhadap sebuah gereja lokal. Pihak Istana Kerajaan mengonfirmasi bahwa pemerintah akan menindak tegas siapa pun yang mendukung maupun membenarkan aksi teror tersebut.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Yordania mengonfirmasi bahwa Raja Abdullah II telah menerima undangan dari Presiden AS Donald Trump untuk bergabung dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian) Gaza. Saat ini, pemerintah Yordania tengah menelaah dokumen serta kerangka hukum tata kelola sementara untuk mengawal kesepakatan gencatan senjata di Gaza.(fa/fza)
